Dinamika Politik Dan Konflik Kepentingan – Dr. Eddy Guridno, M.Si.

Deskripsi

Masalah  yang hadir pada perjalanan kebijakan pemerintah Pemda DKI Jakarta terhadap Hotel Alexis yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, kebijakan Pemda DKI Jakarta menolak perpanjangan izin usaha dan menghentikan operasi Hotel Alexis adalah usaha menunaikan janji kampanye pada Pilkada DKI tahun 2017 dan bentuk penegakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2015 tentang kepariwisataan  dan  Peraturan  Daerah  Nomor  8  Tahun  2007  tentang  Ketertiban Umum.   Kedua,   kebijakan   ini   menuai   pro   dan   kontra   pada   elemen-elemen masyarakat.  Dalam  penelitian  ini  elemen-elemen  masyarakat  ini  didefinisikan sebagai kelompok kepentingan: Aspija dan PHRI menolak kebijakan Anies, sedangkan  FPI  Jakarta  dan  MUI  Jakarta  mendukung  kebijakan  Anies.  Ketiga, masing-masing kelompok kepentingan memiliki pertimbangan berbeda. Aspija dan PHRI menjadikan motif ekonomi Hotel Alexis yang menjadi anggotanya sebagai alasan.  FPI  Jakarta  dan  MUI  Jakarta  menjadikan  isu  moral  (menolak  usaha prostitusi) sebagai alasan mendukung Pemda. Keempat, pro dan kontra ini kemudian masuk ke dalam DPRD DKI Jakarta. Fraksi-fraksi di dalamnya berpolemik dalam dua barisan koalisi: pendukung Pemda DKI Jakarta, dan oposisi Pemda DKI Jakarta. Fraksi-fraksi   pendukung   Pemda   DKI   Jakarta   mendukung   kebijakan   Pemda, sedangkan fraksi-fraksi oposisi menentangnya. Kelima, pro dan kontra dua kelompok fraksi-fraksi  terhadap  kebijakan  Pemda  DKI  Jakarta  merupakan  bentuk  konflik politik, mengingat hal ini didefinisikan sebagai konflik antarpihak berkenaan dengan kepentingan   umum,   nasional,   ataupun   nilai-nilai   yang   menyangkut   politik.

Keenam, konflik politik ini kemungkinan berupa oposisi politik, ketidaksetujuan, dan perdebatan politik antar fraksi-fraksi untuk mendukung dan menentang kebijakan Pemda DKI Jakarta terhadap Hotel Alexis. Ketiga hal itu bentuk-bentuk konflik politik, selain itu bentuk konflik lainnya bisa pula sebagai usaha partai politik di legislatif untuk menolak kebijakan yang dibuat dan dipraktikkan eksekutif. Usaha ini dapat terjadi karena partai politik berperan sebagai wadah artikulasi dan agregasi kepentingan  khalayak  kepada  pemerintah  dalam  sistem  politik  yang  berlaku.

Ketujuh, konflik yang terjadi antarkedua barisan fraksi-fraksi ini diduga berangkat dari motif kepentingan politik. Fraksi-fraksi pendukung Pemda DKI Jakarta memiliki motif untuk melanggengkan kekuasaan pemerintahan Pemda DKI Jakarta yang mereka dukung. Fraksi-fraksi oposisi memiliki motif politik untuk mendelegitimasi kekuasaan Pemda DKI Jakarta.

Objek yang dikaji dalam penelitian ini adalah peristiwa usaha Pemda DKI Jakarta dalam menghentikan usaha Hotel Alexis sebagai bentuk usaha Pemda dalam menerapkan kebijakan daerah. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus (case study) yang dianggap cocok sebagai metode penelitian untuk membahas kasus ini. Studi kasus mengangkat  peristiwa sebagai objek  kajian.  Penelitian ini memberi fokus kepada upaya mendeskripsikan dan menganalisis konflik politik yang terjadi di antara para aktor politik pada kasus kebijakan Pemda DKI Jakarta dalam menolak perpanjangan perizinan dan menghentikan kegiatan usaha Hotel Alexis Jakarta. Hal ini berupa: a) pemenuhan janji kampanye Anies-Sandi untuk menutup Hotel Alexis dan usaha prostitusinya, tindakan Pemda DKI Jakarta ini dapat dipahami sebagai komitmen untuk mereformasi kebijakan pemerintahan DKI Jakarta; b) kelompok- kelompok kepentingan mendukung dan menentang kebijakan Pemda DKI Jakarta; dan c) konflik politik yang terjadi di DPRD DKI antara fraksi-fraksi pendukung Pemda  DKI  Jakarta,  fraksi-fraksi  oposisi  Pemda  DKI  Jakarta,  dan  Pemda  DKI Jakarta akibat kebijakan Pemda menghentikan kegiatan usaha Hotel Alexis.

• Penulis: Dr. Eddy Guridno, M.Si.
  
• ISBN: xxxx
• Halaman: 200
  
• Ukuran: 15 x 23 cm
• Tahun Terbit: 2023