Deskripsi
Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia juga mengakibatkan perubahan istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum administrasi itu sendiri. Ditinjau dari sejarah perkembangan hukum administrasi di Indonesia, istilah hukum administrasi memiliki beberapa sebutan, antara lain: hukum tata pemerintahan, hukum administrasi negara, hukum tata usaha negara dan Hukum Administrasi Pemerintahan.
Buku Hukum Administrasi Negara ini memperbarui bahan ajar Hukum Administrasi Negara terdahulu yang disesuaikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ruang lingkup bahan ajar disesuaikan dari teori Residu oleh VanVollenhoven yang menyatakan bahwa hukum administrasi negara menjalankan fungsi pemerintahan di luar (sisa) dari fungsi pembuat undang-undang (legislatif) dan fungsi mengadili (yudikatif), hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Materi buku ini didasarkan atas pendapat E.Utrech tentang perbuatan pemerintahan, yakni tiap perbuatan yang dilakukan pemerintah dengan maksud menyelenggarakan urusan pemerintah termasuk baik mengadakan peraturan maupun mengadakan suatu ketetapan atau perjanjian dan mengacu pada pendapat P. De Haan atas fungsi hukum Administrasi Pemerintahan yang terdiri dari fungsi normatif, instrumental dan jaminan. Akan tetapi belum membahas fungsi pemberdayaan dan perlindungan sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa “Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan”.
- Penulis: Jonny Simamora, S.H., M.Hum.; Sonia Ivana Barus, S.H., M.H.
- ISBN: 978-623-08-0713-8
- Halaman: 178
- Ukuran: 15 x 23 cm
- Tahun Terbit: 2023
Review
Belum ada ulasan.